Baiknya Sidang Freeport Gate Terbuka Saja Ngapain Tertutup!

Sidang kasus Freeport Gate sebaiknya dilakukan secara terbuka tidak perlu tertutup. Soalnya skandal yang terjadi adalah bukan soal asusila.

Seperti dilansir teropongsenayana "Sesuai tata aturan, MKD diberi peluang untuk membuka persidangan. Ini bukan kasus asusila, jadi sebaiknya terbuka agar ini transparan dan agar dapat dilihat masyarakat," ungkap Wakil Ketua MKD DPR Junimart Girsang di Gedung Nusantara II, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (23/11/2015).

Namun demikian jadi atau tidaknya sidang terbuka itu baru dapat diputuskan setelah siang nanti. Selain itu, dalam rapat anggota MKD nanti juga akan membahas sejumlah hal terkait kasus tersebut.

"Jam 11.00 WIB rapat internal anggota mahkamah untuk menerima hasil verifikasi suara laporan pak Sudirman Said. Apakah verifikasi sudah cukup kuat dan memenuhi unsur untuk ditingkatkan ke persidangan," ujarnya.

Tentunya jika sidang terbuka maka akan memenuhi harapan masyarakat. Apalagi belasan ribu netizen menginginkan sidang dilakukan secara terbuka.

"Kita tidak perlu didesak karena tata laksana mengatur soal itu. Untuk itu kita rapat internal. Tidak ada alasan ini tertutup karena ini bukan perkara asusila. Di manapun kalau bukan asusila tidak ada alasan tertutup. Imi kan rumah rakyat juga, rakuat perlu tahu," kata Junimart.

"Saya dari awal duduk di MKD menyarankan agar sidang terbuka kecuali asusila dan terkait anak-anak. Ini kan soal etika. Saya kira nggak perlu ada yang ditutupi," imbuh anggota F-PDIP tersebut mengakhiri. Sumber

Posted by Irwantea Sosial

Irwantea Sosial Updated at: Senin, Desember 07, 2015

Penyebab Terjadinya Money Politic (Politik Uang) Pilkada dan Pemilu

Persoalaan pemilihan Kepala daerah serentak yang sudah didepan mata tak hanya pada masalah calon tunggal. Masalah politik uang tetap bakalan marak, kesadaran berpolitik yang sehat dan bersih masih sulit untuk diwujudkan.

Pengamat politik dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan politik uang masih akan tetap banyak terjadi di pilkada. “Money politics atau lebih tepatnya disebut vote buying sulit untuk dilepaskan dalam pemilihan kepala daerah,”

Praktik jual beli suara, akan menyebar secara merata di daerah-daerah terutama yang banyak masyarakat miskinnya. Penyebab maraknya politik uang juga tak lepas dari tingkat kesadaran berpolitik yang rendah, baik dari masyarakat maupun dari pihak calon kepala daerahnya.

Bahayanya dampak politik uang bagi masyarakat. “Hanya dengan semisal uang Rp 250 ribu yang diterima tapi nantinya bisa menghambat laju pembangunan di daerahnya karena kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi ke depannya."

Pakar psikologi politik itu menilai mayoritas masyarakat banyak yang hanya melihat kepentingan jangka pendek ketimbang jangka panjang dari ajang pilkada. “Untuk mendidik masyarakat memang membutuhkan waktu yang panjang."

Politik uang bakal sulit terjadi kalau calon-calon kepala daerahnya memiliki kualitas yang baik dan populer di masyarakatnya. Misalnya seperti Tri Rismaharini di Surabaya, Ridwan Kamil di Bandung atau Ahok di Jakarta.

Namun, menurut Hamdi tidak tertutup kemungkinan praktik politik uang tetap terjadi di Jakarta, misalnya. “Di Jakarta yang heterogen ini penduduk miskinnya ada banyak sekali yang bisa menjadi sasaran politik uang dari calon-calon kepala daerah saat pilkada nanti,” kata dia.

kalau masyarakat suatu daerah sudah banyak yang sejahtera tentunya akan sulit untuk memainkan politik uang. “Memang mereka berani mau bayar satu suara berapa,”

Jika dilihat dari masyarakatnya, ada beberapafaktor mengapa banyak rakyat yang terlibat dalam politik uang, antara lain :

Masyarakat miskin.
Sebagaimana kita ketahui, angka kemiskinan di Indonesia cukup tinggi.Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.

Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjan.

Kondisi miskin tersebut seperti memaksa dan menekan sebagian masyarakat untuk segera mendapat uang.Money politic pun menjadi ajang para rakyat untuk berebut uang.

 Mereka yang menerima uang terkadang tidak memikirkan konsekuensi yang akan diterima yaitu, tindakan suap dan jual beli suara yang jelas melanggar hukum. Yang terpenting adalah mereka mendapat uang dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang politik.
Tidak semua orang tahu apa itu politik, bagaimana bentuknya, serta apa yang ditimbulkan dari politik. Itu semua bias disebabkan karena tidak ada pembelajaran tentang politik di sekolah-sekolah atau masyarakatnya sendiri yang memang acuh terhadap politik di Indonesia.

Sehingga ketika ada pesta politik, seperti pemilu, masyarakat tersebut akan bersikap acuh dengan pemilu. Tidak mengenal partai, tidak masalah.Tidak tahu calon anggota legislatif, tidak masalah. Bahkan mungkin, tidak ikut pemilu pun tidak masalah.

Kondisi seperti ini menyebabkan maraknya politik uang. Rakyat yang acuh dengan pemilu dengan mudah menerima pemberian dari para peserta pemilu.Politik uang pun dianggap tidak masalah bagi mereka.

Mereka tidak akan berpikir jauh ke depan bahwa uang yang diberikan itu suatu saat akan 'ditarik' kembali oleh para caleg yang nantinya terpilih menjadi anggota legislatif. Mereka tidak menyadari adanya permainan politik yang sebenarnya justru merugikan diri mereka sendiri.

Kebudayaan. 
Saling memberi dan jika mendapat rejeki, tidak boleh ditolak.Begitulah ungkapan yang nampaknya telah melekat dalam diri bangsa Indonesia.

Uang dan segala bentuk politik uang dari peserta pemilu dianggap sebagai rejeki bagi masyarakat yang tidak boleh ditolak. Dan karena sudah diberi, secara otomatis masyarakat harus memberi sesuatu pula untuk peserta pemilu, yaitu dengan memilih, menjadi tim sukses, bahkan ikut menyukseskan politik uang demi memenangkan peserta pemilu tersebut.

 Hal itu semata-mata dilakukan sebagai ungkapan terimakasih dan rasa balas budi masyarakat terhadap caleg yang memberi uang.

Dalam hal ini kebudayaan yang sejatinya bersifat benar dan baik, telah melenceng dan disalahartikan oleh masyarakat.Saling memberi tidak lagi dalam hal kebenaran melainkan untuk suatu kecurangan. Masyarakat tradisional yang masih menjunjung tinggi budaya ini menjadi sasaran empuk bagi para caleg untuk melakukan politik uang tanpa dicurigai.

Sebagai salah satu cara untuk menekan maraknya politik uang, menurut Hamdi, harus ada tindakan tegas dari penyelenggara pilkada. “Badan Pengawas Pemilu mesti memberi sanksi yang tegas kepada calon kepala daerah yang terbukti melanggar kalau ada yang melaporkan," Bawaslu memang dituntut untuk bekerja lebih keras.”

Referensi
http://www.hukumpedia.com/hasunachan/sebab-akibat-politik-uang-pada-pemilu
http://www.cnnindonesia.com/politik/20150801211218-32-69525/politik-uang-hantui-ajang-pilkada-serentak/

Wikipedia 

Posted by Irwantea Sosial

Irwantea Sosial Updated at: Rabu, September 16, 2015

Kenapa JK Tidak Hormat Bendera Saat Upacara di Istana Negara

Banyak orang yang bertanya-tanya kenapa Jusuf kala tidak melakukan hormat saat pengibaran bendera Merah Putih dalam upacara kemerdekaan Indonesia Ke-70 Di Istana Merdeka Jakarta.

Aksi Wakil Presiden Ini Menjadi Perbincangan Dimedia Sosial oleh para Netizen.



Ini Dia Perbincangan Netizen Di Media Sosial Seperti dilansir nasional.tempo

 "Kesel aja pas Pak JK nggak hormat ke bendera, nggak hormatin banget, live loh pak, apa kata dunia," cuit akun @Bassyita, Senin, 17 Agustus 2015. 

"Saat pengibaran bendera merah putih, kenapa Wakil Presiden tidak kasih hormat? lupa kah?" cuit @christianRM. Cuit tersebut bahkan langsung ditautkan pada akun @Pak_JK dan @Jokowi. Sindiran juga disampaikan oleh netizen lain, "E tapi mungkin di tipi gw aja pak JK ga hormat, mungkin di tipi yang lain ngga," cuti akun @ayeeph. 

Walaupun banyak yang menyayangkan, beberapa netizen justru terlihat membela Kalla. "Pak JK dibicarain karna ga homat. Kalau yang ngomel-ngomel di twitter disuruh hormat, belum tentu hormatnya bener," kicau aku @engharba. 

Pembelaan juga disampaikan oleh akun @luckysubiakto. "Lagi rame Pak JK gak hormat waktu penaikan bendera? itu udah bener kok. Coba baca lagi PP nya dah," kicaunya.

Perbincangan di media sosial ini langsung direspons oleh Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah. Menurut Husain, Kalla tidak salah karena cara menghormati pengibaran bendera sudah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1958.

Dalam PP tersebut, kata Husain, pada waktu upacara menaikkan atau menurunkan bendera kebangsaan, semua orang yang hadir memberi hormat dengan berdiri tegak, berdiam diri, sambil menghadapkan muka ke arah bendera sampai upacara selesai.

Menurut Husain sikap sempurna yang dilakukan oleh Pak JK adalah sikap hormat, persis dengan sikap hormat Bung Hatta saat mendampingi Bung Karno.

Posted by Irwantea Sosial

Irwantea Sosial Updated at: Senin, Agustus 17, 2015